JAKARTA - Stabilitas persepsi internasional menjadi perhatian penting dalam pengelolaan investasi negara.
Danantara Indonesia menempatkan konsistensi kebijakan sebagai kunci menjaga kredibilitas di mata lembaga pemeringkat global. Langkah ini dinilai krusial dalam memastikan kepercayaan pasar tetap terjaga.
Pandu Sjahrir Ungkap Strategi Danantara Jawab Catatan Moody's Ratings sebagai respons atas dinamika penilaian terbaru.
Danantara Indonesia merespons serius peringatan yang diberikan lembaga pemeringkat internasional Moody's Ratings terkait koordinasi dan arah kebijakan lembaga pengelola investasi negara tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi yang terintegrasi.
Keselarasan Komunikasi Jadi Fokus Utama
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menuturkan bahwa kepercayaan lembaga pemeringkat sangat bergantung pada kejelasan arah kebijakan. Menurutnya, komunikasi yang tidak seragam berpotensi menimbulkan persepsi risiko. Oleh karena itu, keselarasan pesan menjadi prioritas utama.
“Poin utama dari Moody’s itu adalah soal komunikasi dan arahan. Mereka perlu kepastian. Itu tugas kami dan saya rasa semua unsur dari yang berkomunikasi ke luar itu ya harus satu suara,” ujar Pandu di Jakarta. Pernyataan ini menegaskan perlunya satu narasi yang konsisten. Seluruh pemangku kepentingan diminta menyampaikan pesan yang sejalan.
Pandu menjelaskan bahwa perhatian Moody’s harus dijawab secara strategis dan terukur. Respons yang tepat dinilai mampu menjaga stabilitas persepsi internasional. Langkah ini juga menjadi bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan.
Koordinasi Lintas Lembaga Diperkuat
Pandu menjelaskan bahwa tindak lanjut atas catatan Moody’s tidak hanya dilakukan secara internal oleh Danantara. Proses tersebut akan melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan beberapa institusi terkait lainnya. Tujuannya adalah memastikan profil risiko negara tetap terjaga.
Koordinasi lintas lembaga dinilai penting untuk menciptakan kebijakan yang saling mendukung. Setiap keputusan strategis perlu dikomunikasikan secara terpadu. Dengan demikian, arah kebijakan ekonomi nasional dapat dipahami secara jelas oleh pasar global.
Menurutnya, peringatan dari lembaga pemeringkat internasional merupakan sinyal positif. Hal ini menjadi pengingat agar otoritas di Indonesia menyampaikan narasi yang konsisten. Konsistensi tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan investor.
Ujian Tata Kelola dan Kebijakan Nasional
Langkah Moody’s Ratings yang merevisi prospek sejumlah BUMN dinilai menjadi ujian perdana bagi Danantara Indonesia. Situasi ini menguji efektivitas tata kelola dan koordinasi kebijakan nasional. Kepercayaan pasar menjadi tolok ukur keberhasilan respons yang diambil.
Sedikitnya ada tujuh korporasi yang terdampak dari revisi tersebut. Lima di antaranya merupakan perusahaan pelat merah yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Kondisi ini mencerminkan luasnya dampak kebijakan.
Selain perusahaan pelat merah, dua raksasa swasta juga turut terdampak. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) dan PT United Tractors Tbk. (UNTR). Dampak ini menunjukkan sensitivitas pasar terhadap arah kebijakan nasional.
Analisis Risiko dan Catatan Akademisi
Dalam laporan BUMN Research Group (BRG) FEB Universitas Indonesia (UI) yang disusun Toto Pranoto dan Adam F. Amru, keputusan Moody’s kali ini disebut bersifat unik sekaligus mengkhawatirkan. Penilaian tersebut menyoroti faktor penyebab yang tidak lazim. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pengambil kebijakan.
Pasalnya, laporan tersebut menyebut revisi outlook tidak dipicu oleh guncangan eksternal. Faktor endogen yang sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah menjadi penyebab utama. Situasi ini mempertegas pentingnya konsistensi kebijakan domestik.
“Langkah tersebut bukan sekadar penyesuaian teknis dalam metodologi pemeringkatan, melainkan mencerminkan kekhawatiran struktural terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia,” tulis laporan BRG. Pernyataan ini menekankan dimensi struktural dari penilaian tersebut. Persepsi pasar dinilai sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.
Tantangan Restrukturisasi dan Rekomendasi Ke Depan
Di sisi lain, laporan BRG menyebutkan bahwa profil risiko antarkorporasi cukup kontras. Telkom dan Telkomsel dipandang lebih resilien karena memiliki kekuatan kredit mandiri. Keduanya dinilai tidak terlalu bergantung pada dukungan pemerintah.
Sebaliknya, holding pertambangan MIND ID dinilai paling rentan. Peringkat Baa2 miliknya sangat bergantung pada dukungan negara. Profil kredit mandiri perusahaan tersebut berada di wilayah non-investment grade.
“Apabila peringkat sovereign turun satu takik menjadi Baa3, maka kapasitas dukungan pemerintah terhadap MIND ID juga akan berkurang, yang berpotensi menarik peringkat perusahaan ini ke level non-investment grade,” tulis BRG. Peringatan ini menegaskan risiko lanjutan yang perlu diantisipasi. Transparansi dan komunikasi menjadi faktor penentu.
BRG juga mengingatkan sinyal negatif Moody’s muncul di tengah proses restrukturisasi besar-besaran BUMN di bawah Danantara Indonesia. Kurangnya transparansi dan komunikasi kebijakan dikhawatirkan memperdalam persepsi negatif pasar.
Untuk memulihkan kepercayaan investor global dalam 12 hingga 18 bulan ke depan, BRG merekomendasikan konsistensi kebijakan serta penguatan kualitas kredit mandiri BUMN melalui disiplin fiskal dan manajemen risiko yang pruden.