JAKARTA - Menghadapi tingginya mobilitas masyarakat pada masa mudik dan balik Lebaran 2026, Kementerian Perhubungan mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat pengamanan di seluruh simpul transportasi nasional.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan operasional angkutan Lebaran berjalan lancar, aman, serta mampu mengakomodasi lonjakan pergerakan masyarakat yang diprediksi meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Penguatan pengamanan ini tidak hanya difokuskan pada aspek lalu lintas, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap infrastruktur vital, kesiapsiagaan di wilayah rawan bencana, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menyeluruh pemerintah dalam menjaga stabilitas transportasi nasional selama periode krusial Lebaran.
Fokus Pengamanan pada Simpul dan Koridor Transportasi
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pengamanan di simpul dan koridor transportasi menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026. Menurutnya, titik-titik tersebut memiliki peran sentral dalam kelancaran pergerakan masyarakat sehingga membutuhkan pengawasan dan pengendalian ekstra.
"Kami terus mendorong penguatan keamanan pada simpul dan koridor transportasi, pengendalian titik rawan kepadatan dan kemacetan," kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Langkah penguatan ini mencakup terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, serta jalur-jalur utama yang menjadi tulang punggung arus mudik dan arus balik. Dengan pengamanan yang lebih terintegrasi, Kemenhub berharap potensi gangguan operasional dapat ditekan sejak dini.
Sinergi Lintas Kementerian Jaga Stabilitas Nasional
Untuk memastikan kebijakan pengamanan berjalan selaras dengan agenda stabilitas nasional, Kemenhub menggandeng sejumlah pihak strategis. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Menteri Perhubungan mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago. Pertemuan tersebut menjadi dasar kolaborasi lintas sektor agar setiap kebijakan transportasi yang diambil sejalan dengan kebijakan keamanan nasional.
"Termasuk saat penyelenggaraan angkutan Lebaran sehingga koordinasi dibutuhkan agar terbentuk sinkronisasi yang lebih baik antar pengambil kebijakan dalam kelancaran pelaksanaan angkutan Lebaran 2026," ujarnya.
Sinergi ini dinilai penting mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi selama periode Lebaran, mulai dari kepadatan lalu lintas hingga potensi gangguan keamanan di ruang publik.
Antisipasi Lonjakan Mobilitas dan Titik Rawan Kepadatan
Kemenhub memproyeksikan pergerakan masyarakat selama Lebaran 2026 akan mencapai lebih dari 143 juta orang. Angka tersebut menuntut perhatian maksimal, terutama pada koridor-koridor padat yang setiap tahun menjadi titik kritis pergerakan mudik.
Menhub menyebut sejumlah jalur utama seperti Tol Trans-Jawa, lintasan Merak–Bakauheni, serta Ketapang–Gilimanuk sebagai kawasan yang membutuhkan pengamanan dan pengendalian ekstra. Selain itu, lonjakan mobilitas juga diperkirakan terjadi di kawasan objek wisata, pusat perbelanjaan, dan area publik lainnya.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas sekaligus gangguan keamanan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, penguatan pengamanan tidak hanya terfokus pada jalur mudik utama, tetapi juga pada kawasan penunjang aktivitas masyarakat selama libur Lebaran.
Perlindungan Objek Vital dan Pengamanan Terpadu
Dalam rangka menjaga kelancaran angkutan Lebaran, Kemenhub juga memprioritaskan pengamanan terhadap objek vital nasional. Koordinasi dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap infrastruktur kritis, seperti pelabuhan, bandara, jaringan jalan tol, rel kereta api, dan fasilitas transportasi vital lainnya.
"Untuk pengamanan terpadu, kami berkoordinasi dalam pengerahan personel Polri, TNI, dan unsur keamanan lainnya pada titik-titik rawan kepadatan termasuk rest area guna menjaga keamanan, ketertiban, serta mencegah tindak kriminalitas," lanjut Menhub.
Kehadiran personel keamanan di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus mencegah potensi gangguan yang dapat menghambat arus mudik dan balik.
Kesiapsiagaan Bencana dan Operasi Modifikasi Cuaca
Selain faktor kepadatan dan keamanan, Kemenhub juga menaruh perhatian besar pada kesiapsiagaan di wilayah rawan bencana. Fasilitas dan unsur pengamanan disiapkan untuk menghadapi potensi bencana alam yang dapat mengganggu mobilitas masyarakat selama Lebaran.
Apabila diperlukan, pemerintah memastikan keterpaduan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca yang melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI Angkatan Udara, Polri, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah.
Langkah ini dilakukan untuk menjamin kesiapan personel, sarana, dan wilayah operasi pada simpul dan koridor transportasi strategis, sehingga dampak cuaca ekstrem dapat diminimalkan.
Menutup keterangannya, Menteri Perhubungan menyampaikan harapannya agar seluruh upaya dan sinergi yang dibangun dapat memberikan hasil optimal bagi masyarakat.
"Kami berharap, melalui sinergi yang solid ini, penyelenggaraan angkutan lebaran 2026 dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali sehingga saudara-saudara kita dapat melaksanakan perjalanan mudik dan arus balik dengan aman, nyaman, dan berkeselamatan," kata Menhub.
Dengan pengamanan yang diperkuat dan koordinasi lintas sektor yang solid, pemerintah menargetkan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 dapat berlangsung tertib sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.