JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pendidikan dokter spesialis melalui kolaborasi strategis dengan rumah sakit umum daerah (RSUD).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungannya terhadap Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) saat bertemu dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta.
PPDS merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, yang dirancang untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan berkualitas di seluruh Indonesia. P
rogram ini dijalankan di fakultas kedokteran perguruan tinggi yang bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan, termasuk RSUD. Hingga saat ini, sejumlah RSUD telah menandatangani perjanjian sebagai rumah sakit pendidikan bersama Kemendiktisaintek melalui perguruan tinggi, dengan fasilitasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dukungan penuh dari pemerintah daerah (pemda).
Tito menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Mendiktisaintek menyampaikan dua usulan penting. Pertama, perlunya memastikan RSUD dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan bagi fakultas kedokteran yang belum memiliki rumah sakit sendiri. Menanggapi hal ini, Mendagri menegaskan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Mendagri, Mendiktisaintek, dan Menteri Kesehatan.
“Hal ini akan mempermudah RSUD menjadi rumah sakit pendidikan dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Tito.
Usulan kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas RSUD Jayapura agar mampu memberikan kenyamanan kerja bagi para dokter, termasuk lulusan PPDS. Tito menekankan, perbaikan fasilitas dan lingkungan kerja sangat penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal.
Selain itu, forum tersebut membahas perlunya penghapusan biaya yang selama ini dibebankan RSUD kepada calon dokter spesialis yang sedang magang. Beban biaya tersebut dinilai cukup memberatkan sehingga penghapusannya diharapkan akan mendukung peningkatan kualitas layanan rumah sakit. “Hal ini akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Mendagri,” jelas Tito.
Mendagri juga mendorong Kemendiktisaintek untuk memperluas akses pendidikan tinggi di wilayah Papua. Rencana pembangunan perguruan tinggi di Wamena (Papua Pegunungan) dan Nabire (Papua Tengah) dianggap strategis untuk memperkuat kesempatan masyarakat Papua memperoleh pendidikan tinggi, sekaligus memperkuat distribusi tenaga kesehatan di wilayah terluar Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Mendiktisaintek didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi Khairul Munadi, Staf Khusus Menteri Bidang Pemerintahan dan Akuntabilitas Tjitjik Sri Tjahjandarie, serta Koordinator Tim Kajian Pendidikan Tinggi Tenaga Medis Tri Hanggono. Sementara itu, Mendagri hadir bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud.
Kerja sama antara perguruan tinggi dan RSUD ini menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketersediaan tenaga dokter spesialis di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan kesehatan. Tito menekankan, kolaborasi tersebut penting untuk menyeimbangkan kualitas layanan kesehatan nasional dengan distribusi tenaga medis yang merata.
Lebih lanjut, Mendagri menyoroti pentingnya perbaikan lingkungan kerja di RSUD agar lulusan PPDS dapat bekerja optimal dan memberikan pelayanan berkualitas. “Fasilitas yang nyaman dan memadai akan meningkatkan kinerja dokter spesialis serta memastikan masyarakat menerima layanan kesehatan yang lebih baik,” kata Tito.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah-langkah ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat sistem kesehatan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas bagi tenaga medis. Peningkatan akses pendidikan dokter spesialis di daerah terpencil dan wilayah Papua menjadi perhatian khusus untuk memastikan distribusi tenaga kesehatan yang merata di seluruh Indonesia.
Dengan adanya SKB tiga menteri, penghapusan biaya magang bagi calon dokter spesialis, serta pembangunan perguruan tinggi di Papua, diharapkan program PPDS dapat berjalan lebih efektif. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong pemerataan tenaga medis yang berkualitas di seluruh wilayah, dari kota besar hingga daerah terpencil.
Keseluruhan upaya ini diharapkan memperkuat ketersediaan tenaga kesehatan profesional, meningkatkan kualitas layanan RSUD, dan memperluas akses pendidikan tinggi bidang kedokteran di Indonesia. Program PPDS pun menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya pemerintah membangun sistem kesehatan nasional yang berdaya saing tinggi dan merata.