JAKARTA - Pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti keharmonisan antara kebijakan fiskal pusat dan daerah.
Dalam suasana penuh keakraban, keduanya membahas pemotongan dana bagi hasil (DBH) dan langkah kreatif untuk menjaga stabilitas anggaran Jakarta. Meski ada pengurangan dana cukup besar, komunikasi kedua pejabat ini mencerminkan kolaborasi positif pemerintah pusat dan daerah.
Dialog Santai di Balai Kota
Ada kisah menarik di balik pertemuan antara Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta. Pertemuan yang berlangsung selama hampir satu jam itu membahas kebijakan fiskal dan kondisi dana bagi hasil untuk Jakarta.
Purbaya tiba sekitar pukul 08.01 WIB dan langsung disambut oleh Pramono dalam suasana santai namun penuh substansi. Usai pembicaraan, Purbaya sempat berkelakar mengenai respons santai Pramono terhadap pemotongan DBH Jakarta yang mencapai hampir Rp 20 triliun.
“Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi,” ucap Purbaya dengan tawa. Candaan tersebut mencairkan suasana, menandai hubungan baik antar lembaga meski di tengah tekanan fiskal.
Purbaya Janjikan Evaluasi dan Pengembalian Dana
Purbaya menjelaskan bahwa pemotongan DBH bukanlah keputusan permanen, melainkan langkah penyesuaian akibat keterbatasan anggaran negara. Ia memastikan dana yang dipotong akan dikembalikan bila penerimaan pajak dan kinerja ekonomi nasional membaik pada tahun mendatang.
“Ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan meningkat, menjelang pertengahan triwulan pertama tahun depan, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah,” ungkapnya.
Ia menegaskan, evaluasi akan dilakukan secara transparan pada pertengahan triwulan kedua tahun 2026. Bila terdapat surplus pajak, dana tersebut akan direalokasi ke daerah, termasuk Jakarta.
“Kalau ekonomi membaik, saya akan redistribusi lagi ke daerah. Tapi dengan syarat, belanjanya jangan banyak yang melenceng-melenceng,” sambungnya.
Pramono Dukung Kebijakan Pusat dan Ajukan Pendanaan Kreatif
Di sisi lain, Pramono menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat. Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyelaraskan diri dengan arah kebijakan nasional, terutama terkait pengaturan DBH. “Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat,” ujar Pramono.
Ia menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran sudah disiapkan, di mana APBD DKI akan direvisi dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Pemprov DKI berencana menerapkan konsep creative financing melalui pembentukan Jakarta Collaboration Fund dan obligasi daerah.
“Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing,” tambahnya. Selain itu, Pramono juga mengusulkan agar BUMD di Jakarta dapat memanfaatkan kucuran dana Rp 200 triliun dari pemerintah pusat ke bank-bank Himbara untuk memperkuat sektor usaha daerah. “Kami ingin BUMD-BUMD DKI bisa memanfaatkan dana itu,” kata Pramono.
Purbaya Siapkan Dukungan Lewat Bank Jakarta
Menanggapi hal tersebut, Purbaya menyatakan keterbukaan terhadap ide-ide kreatif dari pemerintah daerah. Ia bahkan mengungkapkan rencana untuk menyalurkan sebagian dana pemerintah melalui Bank Jakarta.
“Saya taruh di Himbara yang Rp 200 triliun, gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta?” ujarnya. Purbaya menuturkan, dirinya telah berdiskusi dengan Pramono mengenai kesiapan Bank Jakarta untuk menyalurkan dana tersebut agar tepat sasaran. “Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya, waduh gak bisa nyalurin,” candanya.
Lebih jauh, Purbaya menuturkan strategi serupa akan diterapkan di Jawa Timur. Ia memperkirakan dana tambahan sekitar Rp 10–20 triliun akan disebarkan untuk mendukung sektor UMKM dan industri di wilayah tersebut. “Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain,” katanya.
Pertemuan antara Purbaya dan Pramono menunjukkan bentuk koordinasi yang konstruktif antara pusat dan daerah di tengah tantangan fiskal. Kedua pihak sepakat untuk menyeimbangkan kebutuhan anggaran dengan strategi inovatif tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.
Sikap terbuka, solusi kreatif, dan komitmen untuk saling mendukung menjadikan pertemuan ini simbol sinergi dalam mengelola kebijakan keuangan nasional dan daerah.