JAKARTA - Membangun kekuatan pertahanan darat yang tangguh tidak hanya bertumpu pada modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga pada penguatan fondasi kesejahteraan sumber daya manusia di dalamnya. Menghadapi tantangan tahun 2026, TNI Angkatan Darat melakukan reorganisasi kebijakan internal yang sejalan dengan visi besar pemerintah dalam memperkuat peran militer sebagai katalisator pembangunan. Melalui sinkronisasi arahan dari tingkat tertinggi hingga ke satuan teritorial, TNI AD berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dampak nyata, baik bagi internal organisasi maupun bagi masyarakat luas yang dilayani.
Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar tahun ini menjadi momentum krusial bagi jajaran matra darat untuk menerjemahkan instruksi Presiden dalam tindakan nyata di lapangan. Efisiensi anggaran dan ketepatan alokasi menjadi kunci agar program-program prioritas dapat berjalan optimal tanpa mengesampingkan kualitas hidup para prajurit yang menjadi ujung tombak kedaulatan negara.
Sinkronisasi Kebijakan: Menurunkan Arahan Presiden Hingga ke Markas Besar AD
Langkah strategis ini diawali dengan pertemuan internal tingkat tinggi untuk menyamakan frekuensi tugas di seluruh jajaran. TNI Angkatan Darat (TNI AD) menggelar rapat pimpinan (rapim) pada hari ini. Rapim TNI AD membahas tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto hingga arahan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan gambaran mengenai hierarki kebijakan yang sedang dijalankan. "Hari ini kita melaksanakan rapim, setelah ya memang beberapa kali saya sampaikan biasanya di tingkatan TNI-Polri yang diberikan juga diisi oleh Presiden, biasanya selalu diisi oleh Presiden. Dilanjutkan dengan di Mabes TNI, dan sekarang kami di tingkat Mabes AD. Jadi bagaimana kita menurunkan kebijakan-kebijakan dari mulai Presiden, Menhan, Panglima TNI dan juga kami di Mabes AD," ujar KSAD kepada wartawan di Balai Kartini.
Evaluasi dan Dukungan Terhadap Program Prioritas Nasional
Peran TNI AD dalam membantu program-program kerakyatan pemerintah kian diperkuat. KSAD menyatakan bahwa evaluasi rutin akan terus dilakukan terhadap berbagai agenda yang berkaitan dengan fasilitas publik dan ekonomi desa. Maruli mengatakan pihaknya akan mendukung program yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut TNI juga akan melakukan sejumlah evaluasi terhadap agenda yang dikerjakan seperti pembuatan jembatan hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Keterlibatan militer dalam program non-tempur seperti penyediaan infrastruktur dan dukungan gizi menjadi fokus yang akan ditingkatkan intensitasnya. "Kami meyakini masih banyak juga hal-hal yang akan menjadi program yang harus kita kerjakan bersama dengan didukung oleh Angkatan Darat khususnya. Jadi program-program yang berjalan seperti misalnya KDKMP Koperasi, bagaimana nanti pembuatan jembatan, bagaimana nanti KKRI, bagaimana nanti MBG, itu semua akan terus kita tingkatkan dan kita evaluasi supaya lebih baik," jelasnya.
Modernisasi Koramil dan Komitmen Kesejahteraan Hunian Prajurit
Salah satu arahan paling signifikan dari Presiden adalah mengenai optimalisasi anggaran untuk hal-hal yang menyentuh langsung kehidupan para anggota. Maruli mengungkap petunjuk Presiden dalam memanfaatkan anggaran untuk TNI AD. Anggaran yang didapat dialokasikan untuk perbaikan kantor koramil hingga kesejahteraan prajurit. Prioritas ini mencerminkan apresiasi pemerintah terhadap kenyamanan kerja prajurit di tingkat kewilayahan.
Fasilitas tempat tinggal yang layak dan kondisi kantor koramil yang representatif dipandang sebagai modal penting bagi moral prajurit. "Setiap prajurit, kalau yang sudah dilakukan oleh Presiden sudah ada petunjuk pada saya bagaimana supaya anggaran-anggaran kita tepat sehingga kita alokasikan banyak untuk perbaikan rumah, perbaikan kantor Koramil, bagaimana juga pemberian penghargaan pada anggota. Itu yang beliau garis bawahi," tambahnya.
Penghargaan Bagi Prajurit Berprestasi di Berbagai Medan Tugas
TNI AD juga menekankan pentingnya sistem penghargaan bagi mereka yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjalankan tugas. Penghargaan ini mencakup keberhasilan dalam operasi militer maupun aksi kemanusiaan di wilayah-wilayah sulit. Jenderal Maruli mengatakan TNI AD akan selalu mengapresiasi kinerja prajurit yang baik di lapangan. Pihaknya akan berusaha memberikan kesejahteraan kepada para prajurit melalui mekanisme tersebut.
Interaksi antara pimpinan dan anggota di lapangan diharapkan semakin kuat dengan adanya sistem apresiasi yang adil. "Kalau memang berprestasi baik di medan operasi maupun kegiatan-kegiatan teritorial, bencana alam, itu diberikan penghargaan gitu. Jadi banyak, banyak juga yang kita penyampaian beliau untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, gitu," ungkap Maruli. Melalui Rapim ini, TNI AD mempertegas posisinya sebagai institusi yang tidak hanya siap menjaga perbatasan, tetapi juga konsisten dalam memperjuangkan hak-hak dasar dan kesejahteraan prajuritnya.
