JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI Danantara) mengungkapkan masih ada sejumlah pertimbangan yang sedang dipelajari terkait dengan rencana pembelian 50 unit pesawat Boeing oleh PT Garuda Indonesia Tbk.
Kesepakatan ini merupakan bagian dari perjanjian tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
Meskipun pemerintah telah memastikan pembelian tersebut sebagai bagian dari perjanjian dagang, Danantara masih mencari solusi pendanaan yang tepat untuk proyek ini, selain mengandalkan kas internal perusahaan atau modal negara.
Managing Director Stakeholders Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas, menjelaskan bahwa perusahaan masih dalam tahap pengkajian terkait skema pendanaan alternatif untuk pembelian pesawat tersebut. Rohan menegaskan bahwa sejauh ini belum ada pembahasan mendalam mengenai pendanaan yang akan digunakan.
"Belum ada pembahasan. Tapi sumber pendanaannya bisa macam-macam, kami menyebut dua, Danantara dan kas perusahaan," ujarnya.
Pendanaan Bisa Menggunakan Skema Suppliers Credit
Rohan juga menyebutkan bahwa salah satu opsi yang mungkin dipertimbangkan adalah penggunaan mekanisme suppliers credit, di mana Boeing sebagai produsen pesawat dapat memberikan kelonggaran pembayaran kepada Garuda.
Dengan skema ini, Garuda Indonesia bisa membayar pesawat secara bertahap setelah unit-unit pesawat tersebut diterima. Skema ini memungkinkan pembeli untuk mendapatkan produk terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
“Suppliers credit juga ada kan. Ke Boeing kita bisa nyicil. Itu semua negosiasi yang nanti harus dilakukan,” jelas Rohan.
Dalam proses negosiasi, ia menekankan pentingnya kelonggaran dalam hal waktu pengiriman unit pesawat, yang menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dengan seksama.
Tantangan Waktu Pengiriman Pesawat
Salah satu kendala utama dalam rencana pembelian pesawat Boeing ini adalah waktu pengiriman atau delivery time yang cukup lama. Meskipun Garuda Indonesia membutuhkan tambahan armada dalam waktu yang lebih cepat, pengiriman pesawat dengan jumlah sebanyak 50 unit tentu memerlukan waktu yang tidak sebentar.
Hal ini menjadi tantangan besar bagi Danantara dalam menyusun strategi pendanaan dan pengadaan pesawat agar memenuhi kebutuhan Garuda Indonesia yang mendesak.
"Semua kendalanya satu, di delivery time. Mau milih jenis pesawat yang sama, kalau delivery time-nya tidak segera, kita harus putar otak dulu," ujar Rohan.
Perjanjian Pembelian Pesawat Bagian Dari Kesepakatan Dagang
Pemerintah Indonesia melalui perjanjian tarif resiprokal dengan Amerika Serikat telah memastikan bahwa Indonesia akan membeli sebanyak 50 unit pesawat Boeing. Kesepakatan ini merupakan bagian dari perjanjian dagang yang lebih luas, yang tidak hanya mencakup sektor penerbangan tetapi juga sektor-sektor lain yang menjadi bagian dari hubungan dagang bilateral antara kedua negara.
Menteri Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pembelian pesawat Boeing tersebut merupakan bagian integral dari kesepakatan tarif dagang yang telah tercapai antara Indonesia dan AS.
"Dari kesepakatan tarif resiprokal, memang ada kesepakatan pembelian 50 pesawat Boeing yang nantinya akan kita bicarakan. Akan kita lanjutkan," ungkap Rosan Roeslani.
Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan melalui Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Perwakilan AS Jamieson Greer.
Strategi Pendanaan yang Diperlukan Agar Proyek Terealisasi
Berdasarkan informasi yang beredar, Danantara kini tengah merancang sejumlah langkah strategis untuk memastikan bahwa pembelian pesawat Boeing ini dapat berjalan lancar tanpa mengganggu kelancaran operasional Garuda Indonesia.
Sejumlah opsi pendanaan, termasuk pembiayaan dari pemerintah dan mekanisme kredit dari Boeing, masih dipertimbangkan. Pendekatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pembelian armada baru tanpa mengganggu kestabilan keuangan Garuda Indonesia.
Sebagai badan pengelola investasi yang bertanggung jawab, Danantara juga dituntut untuk memastikan bahwa pembelian pesawat ini tidak hanya dapat terlaksana dengan lancar, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang bagi perusahaan dan negara. Skema pendanaan yang efisien dan terstruktur menjadi kunci dalam menyukseskan proyek besar ini.
Kebutuhan Garuda Akan Armada Baru
Garuda Indonesia sebagai salah satu maskapai nasional memiliki kebutuhan yang mendesak untuk memperbarui dan menambah jumlah armadanya.
Kebutuhan armada pesawat baru ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan perjalanan udara, baik domestik maupun internasional. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah pesawat yang dimiliki, Garuda juga dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan memperluas jaringan penerbangan.
Namun, proses pengadaan armada pesawat baru bukanlah hal yang sederhana, terutama dengan jumlah yang cukup besar seperti 50 unit pesawat. Oleh karena itu, strategi pendanaan yang matang dan penggunaan skema pembayaran yang fleksibel sangat penting agar proses pengadaan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Pentingnya Kolaborasi Dengan Boeing
Dalam menghadapi tantangan waktu pengiriman, kolaborasi dengan produsen pesawat seperti Boeing menjadi sangat krusial. Kemampuan untuk melakukan negosiasi terkait waktu pengiriman dan pembayaran menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebutuhan armada Garuda dapat dipenuhi tepat waktu.
Dengan adanya kesepakatan pembayaran bertahap atau suppliers credit, Garuda dapat mendapatkan pesawat yang dibutuhkan tanpa perlu menanggung beban biaya sekaligus.
