Jakarta - Utang luar negeri (ULN) Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan pada triwulan IV 2024, sebuah perkembangan yang memberikan nafas segar bagi perekonomian nasional di tengah gejolak ekonomi global yang dipicu oleh berbagai faktor, termasuk penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan laporan terbaru dari Bank Indonesia (BI), posisi utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar US$ 424,8 miliar, turun dari posisi US$ 428,1 miliar pada triwulan sebelumnya.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, penurunan utang ini tidak lepas dari pengaruh pelemahan nilai tukar rupiah akibat penguatan dolar AS serta penyesuaian utang di sektor publik dan swasta. Ramdan menjelaskan bahwa meskipun level utang turun, struktur utang Indonesia tetap terkendali dan didominasi oleh tenor jangka panjang, yang menunjukkan pengelolaan yang pruden.

"Pelemahan rupiah memang berpengaruh, tetapi adaptasi di sektor publik dan swasta dalam hal pengelolaan utang juga menjadi faktor kunci dalam penurunan ini," terang Ramdan.

Secara tahunan, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia mengalami perlambatan hingga 4,0 persen (year on year/yoy), setelah sebelumnya mencatat pertumbuhan 8,3 persen (yoy) pada triwulan III 2024. Penurunan ini terlihat konsisten terutama dalam posisi utang luar negeri pemerintah yang menjadi US$ 203,1 miliar dari posisi sebelumnya US$ 204,1 miliar.

Ramdan menyebutkan bahwa penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya posisi surat utang pemerintah, efek dari apresiasi dolar AS yang mempengaruhi nilai kurs dan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal. “Secara tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah melambat menjadi 3,3 persen (yoy) dari 8,4 persen (yoy) pada triwulan III. Faktor utama penurunan ini adalah turunnya posisi surat utang pemerintah akibat apresiasi dolar AS,” ucap Ramdan.

Meskipun demikian, Ramdan menegaskan bahwa aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) masih menunjukkan net inflow yang positif. Ini secara tidak langsung mencerminkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga dalam jangka panjang.

Terkait dengan strategi pengelolaan utang, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu. Kebijakan pengelolaan utang luar negeri dilakukan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, yaitu secara pruden, terukur, dan fleksibel.

"Dana dari utang luar negeri pemerintah diarahkan untuk membiayai proyek-proyek produktif," tambah Ramdan. Fokus utama pembiayaan diarahkan untuk sektor-sektor strategis seperti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,8 persen), Administrasi Pemerintah dan Jaminan Sosial (19,7 persen), serta Jasa Pendidikan (16,7 persen). Melalui alokasi ini, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa penggunaan utang luar negeri memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penurunan ini adalah bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pengelolaan utang yang efektif. Melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan stabilitas finansial, ke depan, diharapkan Indonesia mampu mengatasi tantangan ekonomi global dengan lebih tangguh.

Pengelolaan utang luar negeri Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lainnya dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor di tengah dinamika ekonomi global. Kuncinya terletak pada keseimbangan antara pemanfaatan utang untuk pembangunan dan kesinambungan fiskal dalam jangka panjang.

Dengan perkembangan ini, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi ekonominya sekaligus mempertahankan daya tarik sebagai tujuan investasi yang menjanjikan di kawasan Asia Tenggara. Langkah ini diyakini tidak hanya akan mendukung stabilitas ekonomi, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.