Jakarta — Di balik kemegahan bangunan Puskesmas (PKM) Masbagik Baru yang telah berdiri sejak 2019, tersimpan kisah pilu tentang hak yang belum terpenuhi. CV. Benny Utama, kontraktor utama di balik proyek tersebut, masih mengejar sisa pembayaran senilai Rp 221 juta yang belum dilunasi oleh pihak terkait. Hingga kini, kontraktor tersebut terus berjuang selama tiga tahun menuntut keadilan,Senin, 17 Februari 2025.

Dalam sebuah hearing yang diselenggarakan oleh LSM Garuda Indonesia di Kantor Dinas Kesehatan Lombok Timur (Dinkes Lotim) pada Senin, 17 Februari 2025, suasana memanas ketika berbagai pihak mengeluarkan suara hati mereka untuk mencari kejelasan mengenai pembayaran yang tertunda.

Proyek Rampung, Namun Hak Kontraktor Belum Ditunaikan

Dimulai pada 15 Agustus 2019, proyek pembangunan Puskesmas Masbagik Baru yang bernilai kontrak Rp 2,4 miliar itu selesai tepat waktu dengan dinyatakannya Berita Acara Serah Terima (BAST) pada 28 Desember 2019. Namun, ketidakpastian mulai mencuat ketika pembayaran untuk pekerjaan tambahan senilai Rp 221 juta justru tersangkut tanpa penjelasan memadai. PPK Dinkes Lotim saat itu, Hardyan Sofyan, S.Kep., bersama konsultan CV. Kekalik Multi Cipta, telah memastikan bahwa proyek tersebut selesai sesuai standar.

Direktur LSM Garuda Indonesia, M. Zaini, dengan tegas mengajukan delapan poin tuntutan kepada Dinkes Lotim dalam hearing tersebut. Beberapa di antaranya termasuk pengakuan terhadap kontrak proyek yang telah ditandatangani oleh pejabat sebelumnya, tanggung jawab PPK untuk menuntaskan kewajibannya, serta laporan BPK yang harus menjadi acuan pembayaran.

“Kontraktor sudah menunggu selama tiga tahun. Jika tidak ada solusi, kami akan turun ke jalan dengan massa lebih besar!” tegas Zaini dalam hearing tersebut.

Respons Dinkes Lotim: Bukti Dokumen Dibutuhkan

Kepala Dinas Kesehatan Lotim, Fathurrahman, menegaskan pihaknya belum menerima dokumen terkait yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini tetapi berjanji akan segera mengoordinasikan penyelesaiannya.

“Jika memang ada laporan BPK, itu bisa menjadi rujukan kami,” ungkapnya. Pernyataan ini segera dibantah oleh Zaini yang menegaskan dokumen telah diserahkan ke PPK sejak awal 2020, mempertanyakan sampai kapan pihak kontraktor harus terus menunggu.

Kekecewaan Kontraktor: Proyek Kami Satu-satunya yang Belum Dibayar!

Kevin, perwakilan dari CV. Benny Utama, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya selama hearing berlangsung. Mengungkapkan bahwa dari lima proyek yang diaudit BPK pada Maret 2020, hanya proyek mereka yang belum mendapatkan pembayaran, dia menyatakan tidak pernah bertemu dengan Kadis 2019, Hasbi, dan setiap pengurusan selalu diarahkan ke PPK yang seolah tak beritikad baik.

“Alhamdulillah, tunggakan serupa sebelumnya telah berhasil diselesaikan,” timpal Sekretaris Dinkes Lotim mencoba menenangkan situasi. Namun, bagi Kevin itu semua hanyalah janji kosong tanpa kepastian yang jelas.

Peringatan Keras untuk Bupati Baru

LSM Garuda Indonesia memperingatkan bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan sebelum pergantian kepemimpinan daerah, maka akan menjadi tanggungan serius bagi pemerintah yang akan datang.

“Jangan anggap enteng! Jika tidak ada kepastian sebelum Bupati baru dilantik, kami pastikan masalah ini akan menjadi isu besar!” seru Zaini dengan suara tegas.

Penantian Panjang yang Masih Belum Berakhir

Hearing pun berakhir dengan janji dari Kadis Kesehatan Lotim untuk segera berkoordinasi guna menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, LSM Garuda Indonesia menegaskan tidak akan berhenti memperjuangkan kejelasan hak CV. Benny Utama dan berancang-ancang melanjutkan aksi jika pembayaran tak kunjung dilunasi.

Di tengah hiruk-pikuk diskusi, nasib pembayaran Rp 221 juta itu masih menggantung. Kevin, menyisakan harapan yang nyaris sirna, menutup kata dengan nada harap, “Mudah-mudahan kali ini bukan sekadar janji,” pungkasnya.