JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian kembali ditegaskan melalui kebijakan pembiayaan berskala besar. Pada 2026, Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian diproyeksikan menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan akses modal bagi petani dan pelaku usaha tani.
Pemerintah menilai dukungan permodalan yang memadai menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan plafon KUR pertanian yang jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan sektor pertanian memiliki ruang pembiayaan yang cukup luas dalam menghadapi tantangan produksi dan kebutuhan modal yang terus meningkat.
“Pemerintah terus mendorong dalam bentuk pembiayaan yaitu KUR untuk pertanian. Tahun ini kita punya plafon Rp300 triliun,” ujar Airlangga.
Besarnya plafon tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama pembangunan ekonomi nasional.
Plafon KUR Pertanian Ditingkatkan Secara Signifikan
Airlangga menjelaskan bahwa penetapan plafon KUR pertanian sebesar Rp300 triliun pada 2026 merupakan lonjakan signifikan dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.
Sepanjang 2025, penyaluran KUR untuk sektor pertanian tercatat mencapai Rp102 triliun. Dengan capaian tersebut, pemerintah memandang masih terdapat ruang besar untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani.
Kenaikan plafon ini dimaksudkan agar petani tidak lagi terkendala modal dalam meningkatkan skala usaha, produktivitas, maupun adopsi teknologi pertanian. Pemerintah juga membuka peluang agar plafon pembiayaan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
“Dan sebetulnya untuk pertanian pun plafonnya bisa kita naikkan, tidak ada pembatasan untuk pertanian dan KUR ini bisa terus untuk dijaga,” ujar Airlangga.
Kebijakan tanpa pembatasan plafon tertentu tersebut memberikan sinyal bahwa sektor pertanian mendapatkan perlakuan khusus dalam skema KUR.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendorong perbankan dan lembaga penyalur untuk lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor pertanian secara berkelanjutan.
Produksi Beras Jadi Landasan Optimisme Pemerintah
Optimisme pemerintah dalam memperbesar pembiayaan pertanian turut didukung oleh capaian produksi pangan nasional. Airlangga mengungkapkan bahwa produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,71 juta ton. Angka tersebut disebut sebagai salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah produksi beras nasional.
“Kita harus lihat juga terkait dengan beras, alhamdulillah. Kita di tahun kemarin produksinya 34,71 juta ton. Dan itu salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah,” ucapnya.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa kebijakan pemerintah di sektor pangan mulai menunjukkan hasil. Lonjakan produksi beras dinilai tidak terlepas dari dukungan pembiayaan, perbaikan tata kelola sektor pertanian, serta berbagai program pemerintah yang fokus pada peningkatan kesejahteraan petani.
Airlangga menambahkan bahwa peningkatan produksi tersebut juga ditandai dengan lonjakan hasil panen yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Dan di angka tersebut, itu juga terjadi lonjakan produksi sebesar 3,52 juta ton. Dan juga yang harus kita jaga adalah terkait dengan inflasi dan relatif. Inflasi kita sudah di angka 6,21 persen untuk pangan,” jelas dia.
Pemerintah menilai bahwa peningkatan produksi pangan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas harga dan inflasi, khususnya inflasi pangan yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
KUR Didorong Jadi Penopang Ketahanan Pangan Nasional
Kebijakan peningkatan plafon KUR pertanian juga dikaitkan dengan agenda besar ketahanan pangan nasional. Airlangga menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan pembiayaan melalui KUR dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan dalam jangka panjang.
Pemerintah berharap dengan tersedianya pembiayaan yang cukup, petani dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas lahan garapan, serta mengadopsi teknologi pertanian yang lebih modern dan efisien.
Hal ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan produksi pangan di tengah dinamika iklim dan tantangan global.
Selain itu, KUR pertanian juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan petani pada sumber pembiayaan informal yang sering kali memberatkan.
Dengan akses kredit yang lebih mudah dan terjangkau, kesejahteraan petani diharapkan meningkat, sehingga sektor pertanian dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas inflasi pangan. Lonjakan produksi beras yang telah dicapai menjadi modal penting untuk menahan tekanan harga, sekaligus memastikan pasokan pangan tetap terjaga.
Dengan plafon KUR pertanian yang ditingkatkan menjadi Rp300 triliun pada 2026, pemerintah optimistis sektor pertanian akan semakin kuat sebagai penopang perekonomian nasional.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mendorong peningkatan produksi, tetapi juga mempercepat transformasi pertanian menuju sektor yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.