JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat jajaran Direksi baru BPJS Kesehatan periode 2026—2031.
Salah satu keputusan penting adalah penunjukan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama. Pengangkatan ini menandai era baru bagi tata kelola layanan jaminan sosial kesehatan di Indonesia.
Keputusan presiden ini sekaligus memberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas periode 2021—2026. Pergantian ini dilakukan untuk memastikan manajemen BPJS Kesehatan lebih profesional dan sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat. Proses pengangkatan mengacu pada hasil seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi Direksi.
Dengan Prihati Pujowaskito sebagai Dirut, diharapkan kepemimpinan BPJS Kesehatan semakin terfokus pada efisiensi dan pelayanan publik. Latar belakangnya sebagai Mantan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan memberi pengalaman dalam pengelolaan organisasi kesehatan besar.
Selain itu, kariernya di TNI dan rumah sakit militer menambah keunggulan dalam manajemen operasional yang kompleks.
Profil Prihati Pujowaskito dan Rekam Jejak
Prihati Pujowaskito memiliki pengalaman luas dalam bidang kesehatan dan militer. Ia pernah menjadi Kepala Departemen di RSPAD Gatot Soebroto dan menjabat sebagai Pati Mabes TNI AD. Pengalaman akademis dan militernya diyakini mendukung kemampuan manajerial di BPJS Kesehatan.
Selain kepemimpinan medis, Prihati juga dikenal memiliki kemampuan strategis dalam perencanaan organisasi. Kemampuannya memimpin institusi besar menjadi pertimbangan utama dalam penunjukan sebagai Dirut. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah memadukan kompetensi medis dan manajemen di sektor jaminan sosial.
Para pejabat sebelumnya di BPJS Kesehatan juga telah memberikan kontribusi besar, namun pergantian direksi ini merupakan bagian dari pembaruan strategi organisasi. Prihati ditugaskan untuk menghadirkan efisiensi, transparansi, dan peningkatan kualitas layanan. Langkah ini diharapkan memberi dampak positif bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan.
Proses Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas
Pemilihan Direksi sepenuhnya berada di tangan presiden, sedangkan Dewan Pengawas dipilih oleh DPR. Proses seleksi Direksi dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang menilai calon berdasarkan kompetensi dan pengalaman. Sementara itu, lima anggota Dewan Pengawas ditetapkan melalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
Rapat Paripurna DPR menjadi momen pengesahan anggota Dewan Pengawas. “Apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui?” ucap Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.
Pertanyaan ini dijawab dengan persetujuan para anggota dewan, menegaskan legalitas dan legitimasi pengangkatan.
Selain Prihati sebagai Dirut, tujuh orang direksi lain turut diangkat. Mereka masing-masing memiliki latar belakang di bidang manajemen, keuangan, dan teknologi informasi. Pembentukan tim Direksi ini bertujuan memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi tantangan sistem jaminan sosial modern.
Daftar Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan
Direktur Utama: Prihati Pujowaskito, bertanggung jawab atas kepemimpinan strategis dan operasional BPJS Kesehatan. Direksi lain meliputi Abdi Kurniawan Purba, Akmal Budi Yulianto, Bayu Teja Muliawan, Fatih Waluyo Wahid, Setiaji, Vetty Yulianty Permanansari, dan Sutopo Patria Jati. Setiap anggota Direksi memegang tanggung jawab khusus untuk bidang operasional dan pelayanan.
Sementara itu, Dewan Pengawas periode 2026—2031 terdiri dari Afif Johan dan Stevanus Adrianto Passat dari unsur pekerja. Paulus Agung Pambudhi dan Sunarto mewakili unsur pemberi kerja. Lula Kamal menjadi wakil tokoh masyarakat. Struktur ini diharapkan menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja, pemberi kerja, dan masyarakat dalam pengawasan BPJS Kesehatan.
Dengan susunan direksi dan pengawas yang baru, diharapkan koordinasi internal lebih efektif. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas menjadi kunci keberhasilan organisasi. Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap tata kelola BPJS Kesehatan yang transparan dan profesional.
Harapan dan Tantangan Kepemimpinan Baru
Prihati Pujowaskito memiliki tantangan besar untuk meningkatkan kinerja BPJS Kesehatan. Fokus utama mencakup peningkatan pelayanan peserta, pengelolaan data yang akurat, dan efisiensi anggaran. Ia juga dituntut untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat.
Direktur Utama menekankan pentingnya inovasi dan teknologi untuk mendukung proses administrasi yang lebih cepat. “Kita perlu memastikan setiap peserta mendapatkan layanan terbaik dengan sistem yang mudah diakses,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen kepemimpinan baru terhadap kualitas layanan publik.
Selain itu, Prihati juga diharapkan mampu menangani tantangan jangka panjang, seperti pembiayaan berkelanjutan dan pengelolaan klaim yang efisien. Kepemimpinan ini akan menjadi tolok ukur efektivitas reformasi organisasi BPJS Kesehatan.
Dengan strategi yang tepat, diharapkan BPJS Kesehatan semakin tangguh, transparan, dan mampu melayani masyarakat secara optimal.