JAKARTA - Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mengendalikan impor bahan bakar minyak (BBM) mendapat dukungan dari kalangan konsumen. Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai kebijakan pembatasan impor melalui sistem kuota tersebut sebagai langkah yang tepat dan rasional untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menurut Tulus, pengendalian impor BBM merupakan upaya strategis negara dalam menjaga devisa, neraca perdagangan, serta mengelola komoditas energi yang sangat penting bagi masyarakat.
Ia menyebutkan, kendati kebijakan tersebut sempat berdampak pada kelangkaan BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, langkah pemerintah ini memiliki dasar yang kuat dan perlu dipahami oleh publik.
“Impor BBM perlu dikendalikan mengingat masalah devisa negara, neraca perdagangan, dan komoditas strategis yang harus diintervensi negara,” ujar Tulus di Jakarta, Minggu.
Dampak Kelangkaan di SPBU Swasta dan Peran Pertamina
Kelangkaan pasokan BBM yang sempat terjadi di beberapa SPBU swasta merupakan konsekuensi sementara dari kebijakan pembatasan impor tersebut. Namun, Tulus menilai masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kinerja SPBU Pertamina, sebab kualitas dan spesifikasi BBM dari perusahaan pelat merah ini sudah diatur secara ketat oleh Kementerian ESDM.
“Tentunya, Pertamina tidak berani main-main dengan hal itu, termasuk soal adanya etanol,” tegasnya.
Ia menambahkan, kandungan etanol dalam BBM Pertamina sudah sesuai standar pemerintah. Bahkan, penggunaan etanol bukan hal baru dan lazim diterapkan di berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat, yang menggunakan bahan bakar beretanol di jaringan SPBU Shell. Penggunaan etanol juga terkait erat dengan upaya pengurangan emisi karbon—isu lingkungan yang kini menjadi perhatian global.
Momentum Rebranding Pertamina
Di balik kelangkaan yang terjadi di SPBU swasta, Tulus melihat adanya peluang bagi Pertamina untuk melakukan rebranding korporasi. Menurutnya, kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat citra Pertamina sebagai penyedia BBM utama yang andal, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tulus mendukung pembuktian Pertamina dalam menunjukkan bahwa takaran dan volume BBM yang dijual di SPBU mereka telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Transparansi dan kepastian volume ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen, terutama di saat masyarakat beralih dari SPBU swasta ke Pertamina akibat terbatasnya pasokan.
Selain itu, Tulus mendorong Pertamina untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan, tidak hanya di aspek teknis distribusi, tetapi juga dalam memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik kepada pengguna BBM di seluruh Indonesia.
Antisipasi Lonjakan Pembeli
Salah satu tantangan yang perlu segera dihadapi Pertamina adalah lonjakan pembeli di SPBU mereka. Seiring kosongnya stok BBM di SPBU swasta, volume konsumen yang berpindah ke SPBU Pertamina diprediksi meningkat signifikan, terutama di titik-titik strategis.
“Lonjakan harus diantisipasi, dimitigasi oleh SPBU Pertamina, terutama terkait antrean di titik-titik SPBU strategis, khususnya bagian sepeda motor,” ujar Tulus.
Menurutnya, manajemen antrean dan distribusi menjadi kunci agar pelayanan Pertamina tetap optimal meski menghadapi peningkatan jumlah konsumen. Dengan langkah antisipasi yang tepat, Pertamina dapat menjaga kepuasan pelanggan sekaligus memperkuat posisinya di pasar domestik.
Kebijakan Impor yang Rasional
Kebijakan pembatasan impor BBM oleh Kementerian ESDM bukan tanpa alasan. Dalam konteks global, ketergantungan terhadap impor BBM dapat membebani neraca perdagangan dan memperbesar tekanan terhadap devisa negara. Selain itu, pengendalian impor juga memberi ruang bagi pemerintah untuk mendorong transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Dalam hal ini, dukungan konsumen melalui suara FKBI menunjukkan adanya kesadaran publik terhadap pentingnya kebijakan energi nasional yang berkelanjutan. Kebijakan pengendalian impor bukan hanya soal ketersediaan BBM, melainkan juga menyangkut kedaulatan energi dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.
Penutup: Kolaborasi Pemerintah dan Konsumen
Dukungan dari FKBI menegaskan bahwa masyarakat memahami pentingnya langkah strategis pemerintah dalam sektor energi. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, Pertamina, dan konsumen, kebijakan pembatasan impor BBM diharapkan dapat berjalan lancar, menjaga stabilitas pasokan, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
