JAKARTA - Pemerintah bergerak cepat merespons tragedi ambruknya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan puluhan orang. Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan audit menyeluruh terhadap struktur bangunan seluruh pondok pesantren di Indonesia.
Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan keselamatan santri, sekaligus mencegah terulangnya insiden serupa di kemudian hari.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu, 5 Oktober 2025 malam. Pertemuan itu membahas perkembangan berbagai program pemerintahan sekaligus tindak lanjut atas kejadian yang mengguncang dunia pendidikan pesantren tersebut.
“Presiden memerintahkan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, untuk memeriksa sekaligus memperbaiki pondok pesantren resmi yang perlu dicek kekuatan struktur bangunannya,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Menurut Teddy, Presiden tidak hanya menekankan pentingnya pemeriksaan, tetapi juga meminta agar setiap pondok pesantren diberikan pendampingan teknis dan bantuan untuk memastikan pembangunan maupun renovasi dilakukan sesuai standar keselamatan bangunan. “Serta memberikan bantuan dan menekankan kepada pemilik pondok untuk memperhatikan betul proses renovasi atau pengembangan gedung bila hendak membangun pondoknya,” imbuh Teddy.
Tragedi Al Khoziny Jadi Titik Evaluasi Nasional
Perintah Presiden Prabowo datang setelah peristiwa memilukan robohnya musala Ponpes Al Khoziny di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin, 29 September 2025. Bangunan empat lantai itu runtuh ketika para santri tengah beraktivitas, menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, melaporkan bahwa hingga Minggu malam, 5 Oktober 2025, sebanyak 40 jenazah telah ditemukan dari timbunan puing bangunan. “Tim SAR gabungan masih terus bekerja siang malam. Alat berat seperti pemecah beton dan eskavator terus dikerahkan untuk menyingkirkan material,” ujarnya dalam siaran pers.
Abdul menjelaskan bahwa proses pencarian korban berlangsung intensif selama beberapa hari berturut-turut. “Rabu 1 Oktober 2025 kami temukan 3 jenazah, Kamis 2, Jumat 9, Sabtu 11, dan hari ini 15. Ini menunjukkan upaya tim mulai membuahkan hasil seiring beton yang bisa disingkirkan,” tambahnya.
Kondisi tersebut menunjukkan betapa seriusnya dampak dari kelalaian terhadap aspek teknis bangunan di lingkungan pendidikan berbasis asrama seperti pesantren. Pemerintah pun menjadikan tragedi ini sebagai momentum untuk memperketat standar keselamatan dan tata kelola pembangunan ponpes di seluruh daerah.
Audit Nasional untuk Keamanan Santri
Perintah Prabowo kepada Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup langkah nyata untuk melakukan audit menyeluruh terhadap struktur bangunan pondok pesantren resmi di seluruh Indonesia.
Pemeriksaan ini akan melibatkan instansi terkait, termasuk Kementerian PUPR dan BNPB, guna memastikan semua fasilitas pendidikan berbasis asrama memenuhi standar keamanan struktural.
Cak Imin diinstruksikan untuk mengevaluasi daya tahan bangunan, sistem konstruksi, serta kelayakan sarana dan prasarana pesantren, terutama di wilayah-wilayah padat santri. Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan teknis agar proses renovasi dan pembangunan dilakukan sesuai ketentuan.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan prinsip safety first bagi para santri. Selain itu, pendekatan kolaboratif antar kementerian diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan agar tidak ada lagi pondok pesantren yang luput dari pengecekan standar keselamatan bangunan.
Pemerintah Siapkan Dukungan untuk Renovasi Ponpes
Dalam arahannya, Prabowo juga meminta Cak Imin untuk memberikan dukungan nyata kepada pengelola ponpes yang membutuhkan perbaikan fasilitas. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap upaya renovasi atau pembangunan baru dijalankan dengan pengawasan ketat, baik dari sisi perencanaan teknis maupun material yang digunakan.
Kebijakan ini bukan hanya bentuk kepedulian terhadap korban tragedi Al Khoziny, tetapi juga wujud tanggung jawab negara dalam melindungi peserta didik di lingkungan keagamaan. Dengan bantuan yang diberikan, pondok pesantren diharapkan dapat memperkuat sistem keamanan bangunannya tanpa terbebani secara finansial.
Langkah cepat ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya keselamatan publik dalam setiap proyek pembangunan, baik di sektor pendidikan, sosial, maupun infrastruktur masyarakat.
Evakuasi dan Penanganan Korban Terus Berjalan
Sementara proses audit dan evaluasi mulai digagas di tingkat pusat, tim SAR gabungan masih berjuang di lapangan untuk menuntaskan misi kemanusiaan di lokasi runtuhnya Ponpes Al Khoziny. Upaya pencarian korban dilakukan tanpa henti selama berhari-hari, meskipun medan pencarian cukup sulit akibat tumpukan beton tebal.
Menurut BNPB, proses evakuasi telah mencapai tahap akhir, dengan sejumlah alat berat terus dikerahkan untuk menyingkirkan puing-puing besar. Pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat turut bergotong royong membantu korban dan keluarga mereka.
Tragedi ini meninggalkan duka mendalam, sekaligus menjadi pengingat penting bagi seluruh pengelola pondok pesantren agar memperhatikan aspek keselamatan bangunan secara serius.
Langkah Lanjutan: Standardisasi dan Pengawasan Rutin
Menindaklanjuti instruksi Presiden, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme standardisasi nasional untuk pembangunan dan renovasi gedung pesantren. Standar tersebut mencakup kelayakan struktur, sistem drainase, hingga sertifikasi konstruksi dari tenaga profesional bersertifikat.
Dengan adanya audit menyeluruh dan penerapan standar teknis bangunan keagamaan, diharapkan tragedi seperti yang terjadi di Sidoarjo tidak akan terulang lagi. Presiden menegaskan, keselamatan santri dan tenaga pendidik merupakan prioritas utama yang tidak boleh diabaikan.
