JAKARTA - Langkah tegas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memecat puluhan pegawainya yang terlibat praktik kecurangan menjadi peringatan keras bagi seluruh aparatur pajak. 

Kebijakan ini bukan sekadar penindakan administratif, melainkan simbol bersih-bersih untuk mengembalikan integritas lembaga yang memegang peranan penting dalam penerimaan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun angkat bicara. Ia menegaskan, keputusan pemberhentian puluhan pegawai yang terbukti melakukan fraud adalah langkah yang tak bisa ditawar lagi. 

Menurutnya, publik berhak mendapat jaminan bahwa aparat pajak bekerja dengan bersih dan tidak memanfaatkan kewenangannya demi keuntungan pribadi.

“Ya dipecat. Jadi mungkin dia (Dirjen Pajak) menemukan orang-orang yang menerima uang, yang enggak bisa diampuni lagi, ya dipecat, ya biar aja,” ujar Purbaya di Gedung Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pelanggaran Berat, Sanksi Tegas

Purbaya menjelaskan, sebagian besar pegawai yang diberhentikan terbukti menerima uang di luar kewenangan mereka. Pelanggaran tersebut masuk kategori berat sehingga wajar jika dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

Menurutnya, sikap tegas dari Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjadi pesan penting bagi ribuan pegawai pajak lainnya. Praktik penyimpangan sekecil apapun tidak bisa ditoleransi, apalagi jika terkait langsung dengan kewenangan memungut dan mengelola pajak masyarakat.

“Kita lakukan pembersihan di situ. Jadi pesannya adalah ke teman-teman pajak, sekarang bukan saatnya main-main lagi,” tegas Purbaya.

26 Pegawai Dipecat, 13 Menyusul

Langkah tegas ini bukan sekadar wacana. Dalam peluncuran Piagam Wajib Pajak di Jogja Expo Center, Dirjen Pajak Bimo mengungkapkan bahwa sejak Mei 2025, sudah ada 26 pegawai pajak yang resmi dipecat karena terbukti melakukan kecurangan. 

Tidak hanya itu, ada 13 pegawai lain yang saat ini masih dalam proses pemecatan dengan tuduhan serupa.

Bimo menekankan bahwa penindakan dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak ada kompromi bagi pegawai yang mencederai integritas lembaga. Keputusan ini diambil untuk memastikan kepercayaan publik terhadap DJP tetap terjaga, terutama di tengah upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak.

“Penindakan dilakukan tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan publik terhadap DJP,” tegas Bimo. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan bersih-bersih internal akan terus menjadi prioritas kepemimpinannya.

Mengembalikan Kepercayaan Publik

Langkah pemecatan pegawai pajak nakal memiliki arti strategis, bukan hanya soal disiplin birokrasi. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, dan masyarakat sebagai pembayar pajak harus yakin bahwa uang yang mereka setorkan dikelola oleh aparat yang jujur dan profesional.

Selama ini, citra aparat pajak sempat tercoreng akibat sejumlah kasus korupsi dan penyimpangan. Dengan adanya tindakan tegas, diharapkan muncul efek jera yang bisa memutus rantai praktik serupa.

Purbaya menekankan, ke depan tidak ada ruang toleransi bagi pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangan. Ia memastikan, pemerintah mendukung penuh langkah DJP dalam melakukan bersih-bersih internal.

Tantangan Reformasi Pajak

Pemecatan puluhan pegawai DJP juga menunjukkan tantangan besar reformasi pajak di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan telah mengupayakan digitalisasi, peningkatan pelayanan, hingga transparansi sistem untuk menekan peluang terjadinya fraud.

Namun, kasus ini membuktikan bahwa masih ada celah yang dimanfaatkan oknum untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, selain tindakan tegas berupa sanksi, diperlukan juga penguatan sistem pengawasan, serta budaya integritas yang ditanamkan sejak awal kepada seluruh aparatur pajak.

Dukungan Penuh dari Menteri Keuangan

Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Purbaya menilai kebijakan Bimo sudah berada di jalur yang benar. Ia menegaskan bahwa dukungan penuh akan selalu diberikan bagi setiap upaya menjaga integritas institusi, termasuk dengan keputusan sulit seperti pemecatan.

Ke depan, ia berharap langkah ini bisa menjadi titik balik yang memperkuat komitmen seluruh jajaran DJP dalam menjalankan tugas. “Pesannya jelas, pajak adalah amanah negara. Tidak ada lagi toleransi untuk main-main,” pungkasnya.

Kesimpulan

Pemecatan puluhan pegawai DJP yang terbukti melakukan fraud menjadi bukti keseriusan pemerintah membersihkan institusi perpajakan dari praktik menyimpang. Meski pahit, langkah ini dianggap perlu demi menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Dukungan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sekaligus memperkuat sinyal bahwa bersih-bersih di tubuh DJP bukan sekadar retorika. 

Ke depan, tantangan reformasi pajak masih panjang, namun keberanian mengambil keputusan tegas bisa menjadi fondasi penting menuju sistem perpajakan yang lebih sehat dan terpercaya.